Latar Belakang Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Berdasarkan data Badan Nasional Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Indonesia mengirim sekitar 400.000 TKI pekerja rumah tangga ke seluruh negara setiap tahun. Dari total TKI pekerja/penata-laksana rumah tangga (TKI PLRT) tersebut, sekitar 15.000 hingga 20.000 orang di antaranya dikirim ke Arab Saudi setiap bulannya. Permasalahan yang muncul terkait dengan TKI PLRT diantaranya:
a) Kontrak kerja yang tidak jelas,
b) Kompetensi TKI PLRT yang tidak sesuai dengan kebutuhan majikan,
c) Kemampuan bahasa asing terbatas,
d) Kurang memperoleh perlindungan hukum di negara tempat bekerja, dan
e) Terbatasnya pengetahuan sosial-budaya dan hukum di negara tempat bekerja. Akibatnya sebagian TKI PLRT memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi di negara tempat bekerja.[1]
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI yang menjadileading sector dalam penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) harus berani membuat terobosan dalam mengatasi permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri. Kalau tidak, para TKI akan terus berguguran akibat vonis hukuman mati.
Seringkali tindakan pemerintah terkesan menunggu. Pemerintah baru bergerak ketika terjadi permasalahan. Tak ada salahnya Indonesia belajar dari India yang mengirimkan buruh migran dengan kualifikasi tertentu, terutama bidang infomasi dan teknologi sehingga mendapat posisi yang lebih terhormat.
Tahun 2011 saja, sedikitnya ada 218 TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Mereka tersebar di empat negara yakni, Malaysia 151 orang, Arab Saudi 43 orang, China 22 orang, dan Singapura 2 orang.
Beberapa kasus yang mencuat adalah hukuman pancung untuk Ruyati hingga nasib Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, yang kini nyawanya terancam di ujung gantungan. Dan masih banyak "Tuti Tursilawati" dan "Ruyati" lainnya yang sedang menghadapi hukuman mati di luar negeri.
Hal ini disebabkan karena pengawasan pemerintah terhadap TKI di luar negeri masih kurang. Kondisi ini diperparah oleh sikap perusahaan-perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kurang peduli.
Pemerintah seharusnya bisa belajar dari Bangladesh yang membuat regulasi untuk melarang tenaga kerja wanita bekerja di luar negeri. Selama ini, penanganan kasus TKI yang dilakukan Pemerintah sama sekali tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya dalam menjamin keamanan TKI Indonesia di Luar Negeri. Keinginan para pekerja migran sebenarnya terjaminnya keamanan untuk mereka di luar negeri.
Pemerintah dan lembaga yang terkait harus dapat meningkatkan koordinasi dalam menangani permasalahan keamanan buruh migran. Dalam hal ini Kemenakertrans dan BNP2TKI diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kemenlu dan Kepolisian untuk menjamin keamanan TKI. Untuk jangka panjang sudah seharusnya pemerintah Indonesia harus memiliki master plan untuk tidak lagi mengirim tenaga kerja sektor informal ke luar negeri dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia.[2]
Dengan adanya berbagai permasalahan yang terjadi, pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu moratorium. Moratorium berasal dari bahasa latin yaitu morari yang berarti penundaan atau penghentian sementara. Penghentian sementara pengiriman TKI PLRT ke negara-negara tertentu pada tanggal 1 Agustus 2011, dengan melarang semua calon TKI PLRT ke negara-negara yang dianggap belum memberikan perlindungan dan perlakuan sebagaimana mestinya terhadap TKI PLRT.
2.2 Dampak Positif Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri[3]
1. Penurunan drastis apply job order dari 1.000 permintaan setiap hari menjadi hanya lima permintaan sejak Januari–Juni.
2. Kelangkaan TKI karena terjadi penurunan drastis keberangkatan ke Arab Saudi dari 30 ribuan per bulan menjadi 12-15 ribuan per bulan.
3. Pemerintah Arab Saudi yang selama 40 tahun tidak pernah bersedia melakukan diplomasi perundingan untuk perlindungan TKI akhirnya bersedia berunding.
4. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maupun penganiayaan di negara tujuan terhadap kaum perempuan menurun.
2.3 Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Untuk mengatasi TKI yang bermasalah, memang diperlukan langkah-langkah yang berani dan penuh ketegasan, yaitu[4] :
1. Yang harus dilakukan adalah menggantikan duta besar di Negara-negara yang dianggap gagal dalam memberi perlindungan bagi TKI.
2. Mengubah struktur direktorat perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berada di bawah direktorat jenderal protokol dan konsuler kemenlu.
3. Perlunya menetapkan suatu pintu anggaran untuk menangani TKI bermasalah.
4. Sudah saatnya diupayakan keterlibatan pengacara lokal dalam menangani TKI bermasalah.
5. Membuat payung hukum yang jelas soal perlindungan TKI.
2.4 Alasan Pro terhadap Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
1. Moratorium diharapkan dapat menjadi shock therapy bagi masalah perlindungan TKI di luar negeri. Dengan diputusnya (sementara) rantai supply demand TKI, diharapkan negara penempatan itu mengusahakan perlindungan TKI bila negara itu masih mengharapkan mendapatkan pasokan TKI untuk bekerja di negara itu.
2. Perbaikan nasib TKI
3. Dengan moratorium negara masih peduli, dan memelihara serta mejaga nasib warga negaranya
4. Sudah terlalu banyak TKI yang bekerja diluar negeri
5. Banyak TKI yang bekerja diluar negeri tidak dibarengi dengan skill.
6. Banyak TKI yang bekerja diluar negeri secara illegal.
7. Banyak korban penganiayaan, pelecehan seksual tehadap TKI.
8. Sebagian keluarga dari TKI yang ditinggalkan tidak sejahtera.
9. Tidak ada komunikasi antar keluarga karena ayah/ibu bekerja dajuh di luar negeri
10. TKI Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara lain.
11. Pemerintah belum serius memberikan jaminan keamanan bagi TKI di Luar Negeri. Selama belum memberikan jaminan keamanan, maka moratorium harus terus diperpanjang.
12. Pengawasan pemerintah dan perusahaan-perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap TKI di luar negeri masih kurang.
13. Penanganan kasus TKI yang dilakukan Pemerintah sama sekali tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya dalam menjamin keamanan TKI Indonesia di Luar Negeri.
14. Permasalahan kasus yang dialami para TKI di Timur Tengah masih banyak yang belum selesai. Biarkan kasus-kasus tersebut terselesaikan terlebih dahulu dan buat payung hukum soal perlindungan TKI
15. Banyaknya kasus mulai dari gajinya belum dibayar hingga kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.
BAB III
PENUTUP
4.1 Simpulan
Moratorium menjadi salah satu jaminan dan tindakan alternatif pemerintah untuk melindungi kehidupan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri.
Sebaiknya moratorium TKI jangan dulu dicabut sebelum dibuat payung hukum yang jelas dan sebelum pemerintah serius memberikan jaminan keamanan bagi TKI di Luar Negeri serta sebelum adanya kesepakatan antara negara peneriman tenaga kerja untuk menandatangani nota kesepahaman tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri.
4.2 Saran
a. Pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja baru guna menampung para TKI yang gagal berangkat ke negara tujuan tempat bekerja
b. Pemerintah harus menyiapkan dan memberikan pelatihan-pelatihan bagi calon TKI dan TKI yang sudah siap berangkat ke negara tujuan tempat bekerja
c. Paska moratorium juga harus ada konsep dari pemerintah untuk para TKI yang sudah kembali dan selesai kontrak
d. Mempercepat revisi UU no. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI
DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Pendidikan Nasional. 2011.Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Pemuda Usia Produktif, APBNP.
http://raharja-blog.blogspot.com/2011/06/demi-menanggapi-berita-kasus-di.html
http://trieasmayaade.blogspot.com
http://www.djamalaziz.net/kutipan/336-moratorium-tki-dan-kebijakan-penanganan-paska-moratorium
SanDisk